Dugaan Pelanggaran pada Proyek Pembangunan Irigasi di Ciwaka, Pengampelan: Kurang Spesifikasi dan Tanpa Papan Informasi (PIP)
LIPUTAN BANTEN, SERANG – Pekerjaan pembangunan irigasi yang berlokasi di Ciwaka, lingkungan Pengampelan, tengah menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan langsung awak media pada hari Rabu, 25 Desember 2024, ditemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Beberapa permasalahan yang mencuat antara lain tidak adanya pemasangan Papan Informasi Proyek (PIP), penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, serta minimnya penerapan standar keselamatan kerja di lokasi.
Dalam tinjauan di lapangan, sejumlah kejanggalan ditemukan:
1. Material Tidak Sesuai Spesifikasi:
Batu yang digunakan untuk pekerjaan irigasi diduga bukan batu cakup sebagaimana mestinya, melainkan jenis batu kapur yang dianggap kurang memenuhi standar kekuatan dan kualitas untuk proyek irigasi.
2. Minimnya Alat Pelindung Diri (APD):
Para pekerja terlihat tidak menggunakan perlengkapan keselamatan seperti sarung tangan, sepatu boots, rompi, dan helm. Hal ini menunjukkan pengabaian terhadap standar keselamatan kerja yang seharusnya menjadi prioritas dalam setiap kegiatan konstruksi.
3. Tidak Ada Papan Informasi Proyek (PIP):
Tidak terpasangnya PIP di lokasi menimbulkan dugaan bahwa proyek ini kurang transparan, terutama mengenai sumber anggaran dan pihak pelaksana kegiatan.
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi langsung kepada pihak yang bertanggung jawab di lapangan, mereka terkesan menghindar. Beberapa kali janji klarifikasi tidak pernah dipenuhi, bahkan komunikasi melalui pesan WhatsApp juga tidak mendapatkan respons yang jelas. Sikap ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Proyek ini diduga kurang pengawasan dari pihak pelaksana dan dinas terkait. Mengingat proyek ini bersumber dari anggaran pemerintah, sudah seharusnya pelaksanaannya diawasi dengan ketat untuk memastikan transparansi dan kualitas kerja. Kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di lokasi mengindikasikan perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang.
Demi menjaga kredibilitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah, pihak dinas terkait atau Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan segera turun tangan untuk melakukan inspeksi dan audit terhadap proyek ini. Transparansi, keselamatan kerja, dan kualitas hasil pekerjaan harus menjadi perhatian utama agar tidak merugikan masyarakat yang akan menjadi pengguna akhir fasilitas irigasi tersebut.
(Hayat/Red)
