LIPUTAN BANTEN. COM//CILEGON,– Aliansi Pemuda Indonesia menggelar aksi unras di Tugu Land Mark Kota Cilegon pada tanggal 28 Maret 2025. Aksi ini diikuti oleh sekitar 20 orang dengan penanggung jawab Sdr. Supardi, sebagai Ketua Aliansi Pemuda Indonesia.
Dalam orasi yang disampaikan, Supardi menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak terlalu mengganggu desain politik yang dicita-citakan reformasi. Ia juga menegaskan bahwa revisi UU TNI ini memperjelas batas-batas sejauh mana TNI dapat menempati jabatan publik.
Beberapa poin penting dari orasi yang disampaikan adalah:
– *Revisi UU TNI tidak membuka peluang bagi dwifungsi ABRI*: Revisi UU TNI ini tidak membuka kembali ruang bagi dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru. Pada masa itu, dwifungsi ABRI memberikan peluang bagi TNI dan Polri untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa melalui pemilu, dengan porsi 22%. Selain itu, dwifungsi ABRI juga memungkinkan TNI dan Polri untuk mengisi jabatan-jabatan eksekutif seperti Gubernur, Walikota, dan Bupati melalui sistem penunjukan tanpa pemilu.
– *Anggota TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dini untuk menempati jabatan sipil*: Anggota TNI yang ingin menempati jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Hal ini untuk memastikan bahwa TNI tidak memiliki pengaruh yang berlebihan dalam urusan sipil.
– *Jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI diperluas*: Jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI diperluas dari 10 Kementerian atau lembaga menjadi 14 Kementerian atau lembaga. Penambahan jabatan sipil ini tertuang dalam hasil revisi Pasal 47 UU TNI.
– *TNI memiliki tugas baru*: TNI memiliki tugas baru, yaitu menanggulangi ancaman pertahanan cyber dan melindungi warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Tugas ini merupakan penambahan dari 14 tugas yang sebelumnya dimiliki oleh TNI.
Aksi ini berakhir pada pukul 17.30 WIB dengan pembubaran massa aksi dari Aliansi Pemuda Indonesia.
(Rdw)
