Keluarga Mahasiswa Demokrasi Gelar Aksi Tuntut Transparansi di Bapenda Provinsi Banten
Liputanbanten, Banten, — Keluarga Mahasiswa Demokrasi (KMD) menggelar aksi unjuk rasa menyoroti dugaan praktek monopoli dan pungutan liar di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten. Senin 9 Desember 2024.
Aksi yang berlangsung di depan kantor Bapenda tersebut bertujuan untuk mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan serta anggaran.
Dalam orasinya, perwakilan KMD menuding adanya monopoli kegiatan di Bapenda yang dilakukan oleh Sekretaris Badan melalui mekanisme penunjukan langsung. Mereka juga mengungkap temuan pungutan hingga 20% dari nilai kontrak yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Hal ini, menurut KMD, melanggar aturan dan menciptakan beban tambahan bagi pelaku usaha.
“Kami menuntut pengusutan tuntas atas dugaan monopoli dan pungutan liar ini. Perilaku seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat,” ujar salah satu orator.
Selain itu, KMD mencatat adanya pungutan liar (pungli) yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat se-Provinsi Banten. Mereka menduga, Kepala Badan Bapenda turut terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
“Kami menduga Kepala Badan Bapenda juga bermain dalam kasus pungli ini. Ini mencoreng citra pemerintahan yang seharusnya melayani, bukan membebani masyarakat,” tambah orator lainnya.
Mahasiswa menegaskan, jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, mereka akan terus mengawal kasus ini dan merencanakan aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.
Aksi ini menjadi sorotan publik dan diharapkan mampu mendorong pemerintah dan Aparat Penegak Hukum ( APH ) untuk mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik korupsi yang terjadi di tubuh Bapenda Provinsi Banten. Masyarakat pun menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari pihak berwenang untuk memberikan kejelasan dan keadilan.
