Presiden Jokowi Hadiri Apel Kesiapan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024

Liputanbanten.com, Depok – Presiden Joko Widodo menghadiri Apel Kesiapan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang digelar di Mako Korps Brimob Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, pada Senin, 14 Oktober 2024. Apel tersebut merupakan wujud kesiapan seluruh elemen keamanan untuk mengamankan momen penting pelantikan 20 Oktober mendatang.   Presiden Jokowi tiba di gerbang …

Target Perolehan Suara Budi-Agis 85 Persen, Ini Yang Dilakukan Ali Misri dan Tim Relawan

Liputanbanten.Com, SERANG — Tokoh masyarakat Kasemen, Ali Misri bersama Tim Relawannya memasang target perolehan suara untuk Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Serang, Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia sebesar 85 suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Serang.   “Kami siap memenangkan pasangan Budi-Agis dengan target 85 persen suara untuk wilayah kecamatan Kasemen yang tersebar di …

Kader Sebut Pelantikan PC PMII Kota Serang Inkonstitusional

  Liputanbanten.com, SERANG,– Aksi memalukan terjadi pada momentum pelantikan pengurus cabang (PC) PMII Kota Serang, menimbulkan tanda tanya besar bagi semua kader-kader yang menilai pelantikan dilakukan terpaksa dan tidak sesuai hukum peraturan organisasi PMII.   “Kami kecewa terhadap PKC PMII Banten, seharusnya PC PMII Kota Serang belum bisa dilantik, karna beberapa tahapan yang tidak sesuai …

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Pandeglang Gelar Sosialisasi di SMAN 4 Pandeglang

Liputanbanten.com, Pandeglang – (KPU) Kabupaten Pandeglang mengadakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Pemula di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Pandeglang. “Hari ini KPU Kabupaten Pandeglang pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 menargetkan di angka 75 persen terkait partisipasi pemilih,” Ucap Restu Sugrining Umam Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Pandeglang saat acara sosialisasi di Aula …

Aksi Jilid 1 di Kejati Banten, Forwatu Banten: Siap Aksi di Kejagung jika Tidak diselesaikan..!

Liputanbanten.com, Serang – Ratusan pengurus Forum Warga Bersatu (Forwatu) Banten geruduk Kejati Banten kedatangan Forum tidak dikawal oleh Satuan Pengamanan Polresta Serang Kota & Polsek Cipocok Sekretaris Forwatu Banten Riswanto menganggap bahwa Kepolisian abai terhadap keamanan. “Bayangkan jika Kami berbuat anarkis disini, siapa yang akan tanggung jawab!! Kami tidak main-main ini perkara penting untuk saling …

Kapolda Banten bersilaturahmi ke Pondok Pesantren As-Salam

ditengah masyarakat, untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah agar selalu mendapatkan karunia dan berkah dari Allah SWT serta menumbuhkan rasa aman dan nyaman karna kehadiran Polri dapat di rasakan oleh masyarakat,” terangnya.

Diakhir Kapolda berharap situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten dapat terus terjaga terutama menjelang Pilkada 2024 yang akan datang.

HUT ke-24 Provinsi Banten, Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Maknai Kinerja dan Capaian Pembangunan

Serang, LB – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar memaknai Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Provinsi Banten sebagai capaian pembangunan, apresiasi hingga penghargaan atas kinerja yang telah diraih oleh para pemimpin baik tingkat pusat yang telah berkontribusi terhadap pembentukan dan pembangunan Provinsi Banten hingga seluruh para Kepala Daerah yang terdahulu dan Kepala Daerah saat ini di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, bukan hanya itu, selama 24 tahun Provinsi Banten berdiri kinerja dan capaian juga disampaikan kepada para Kepala Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, serta seluruh elemen masyarakat.

Hal itu dikatakan Al Muktabar dalam amanat Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-24 Provinsi Banten di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug Kota Serang, Jumat (4/10/2024).

“Apresiasi dan penghargaan kita sampaikan kepada seluruh elemen yang berkontribusi atas capaian dan kinerja dalam penurunan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem, pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya,” ungkap Al Muktabar.

“Tentu masih banyak hal lain yang harus kita giatkan, 24 tahun berdiri Provinsi Banten kita harus tetap berkinerja lebih ekstra lagi, karena tantangan akan semakin dinamis baik di wilayah Provinsi Banten, nasional hingga global. Kita akan bekerja keras untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

“Bersama-sama berbagai agenda tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota serta agenda nasional kita sukseskan. Kerja keras kita menciptakan kondisi aman, damai dan tertib itu yang kita sebut stabilitas daerah. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama,” terangnya.

Pada Upacara Peringatan HUT ke 24 Provinsi Banten diberikan penghargaan atas penilaian kinerja kepada 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten Tahun 2024 kepada Kota Tangerang sebagai peringkat pertama kategori dukungan pimpinan daerah dan kategori inspiratif, Kota Tangerang Selatan sebagai peringkat kedua kategori inovatif, Kabupaten Serang sebagai peringkat ketiga kategori tren penurunan stunting dan kategori inovatif, serta diberikan juga penghargaan kepada Kabupaten Tangerang kategori inovatif, Kabupaten Lebak kategori dukungan pimpinan daerah, Kota Cilegon kategori inspiratif, Kota Serang kategori tren penurunan stunting dan Kabupaten Pandeglang kategori tren penurunan stunting.

Selain itu diberikan juga penghargaan yang telah berkontribusi aktif dalam ajang Paralegal Justice Award Tahun 2023 dan 2024 kepada 17 Kepala Desa dan Kelurahan se Provinsi Banten.

Mahasiswa Coba Trobos Barikade Polisi Saat Demo di Depan Pintu Pemerintahan Provinsi Banten

Serang, LB – Aksi unjuk rasa HUT Banten ke-24 yang digelar oleh ratusan mahasiswa di depan gedung Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten diwarnai kericuhan, tiga orang luka dan satu diantaranya luka parah.Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa tersebut digelar di depan pintu gerbang Pemprov Banten, hingga kemudian para massa aksi menerobos masuk.

Saat penerobosan itulah ada tiga orang massa aksi yang mengalami kecelakaan, satu diantaranya terluka parah. Saat ini satu orang tersebut dilarikan ke RS. Bhayangkara.Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) Komisariat Untirta, Syahrul Afandi, mengatakan bahwa pihak kepolisian yang berkapasitas mengamankan jalannya aksi tapi melakukan tindakan represif terhadap massa aksi.“Kawan-kawan kita yang sampai dipukuli oleh pihak kepolisian, sampai saat ini masih terdampar di belakang ada yang luka-luka parah oleh pihak kepolisian,” ujarnya.Syahrul yang juga merupakan bagian dari Aliansi Primordial Banten itu mengungkapkan, tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.“Hari ini pihak kepolisian tidak punya hati, sehingga mereka menggunakan alat-alat kepolisian untuk melukai para mahasiswa,” tuturnya.Syahrul menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan undur diri dari medan aksi, karena aspirasi serta tuntutan yang pihaknya bawa belum tersampaikan.“Kami sampai hari inipun tidak akan pulang sebelum tuntutan kami tersampaikan, karena memang kami sudah ada korban disini,” tegasnya.“Kita akan berjuang melawan polisi-polisi yang ada di depan, setelah kawan-kawan kita yang memang terluka hari ini. Kita harus minta pertanggungjawaban dari pihak kepolisian,” tandasnya.

150 Mahasiswa dari Forum BEM Se-Banten Dobrak Pintu KP3B, Soroti Plt di Pemprov Banten

SERANG, LB — Raport Merah dari Mahasiswa di usia 24 Tahun Provinsi Banten. Sebanyak 150 mahasiswa dari delapan kampus di Provinsi Banten, yang tergabung dalam Forum BEM Se-Banten, melakukan aksi jalan kaki menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan daerah. Aksi yang dimulai sejak pagi ini dijadwalkan akan berlanjut hingga malam hari, dengan para mahasiswa bertekad untuk bertahan sampai tuntutan mereka mendapat tanggapan dari pemerintah, Jumat (4/10/2024).

Salah satu isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah banyaknya pejabat yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemprov Banten tanpa adanya jabatan definitif. Menurut mahasiswa, hal ini bertentangan dengan aturan kepegawaian dan memperburuk tata kelola pemerintahan. Mereka juga menyoroti posisi Plh Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten, yang disebut-sebut melanggar Surat Edaran Kepala BKN No. 1/SE/I/2021.

Koordinator aksi dari Forum BEM Se-Banten Bagas menyatakan, “Kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintahan daerah dalam memastikan penunjukan pejabat yang sesuai aturan. Terlebih lagi, angka korupsi di tingkat kabupaten/kota terus meningkat.”

Mahasiswa juga mengkritisi kondisi infrastruktur di Banten, khususnya di wilayah Lebak dan Pandeglang yang dinilai masih jauh dari layak. “Kita bisa lihat jalan-jalan di Lebak dan Pandeglang masih rusak parah. Selain itu, banyak sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA yang kondisinya tidak layak untuk mendukung proses pendidikan, tingkat pengangguran yang tinggi, dan masih banyak lagi permasalahan sosial serta kesehatan masyarakat Banten, tambah Bagas.

Selain itu, mahasiswa mempertanyakan keputusan Kemendagri, mereka menuding adanya dugaan praktik setoran dari Al Muktabar yang memegang tiga kali SK sebagai PJ Gubernur Banten. “Apakah ini karena setoran yang kuat, atau ada rekomendasi yang mendukung pengangkatan karena kedekatan dengan pusat ?,” teriak Bagas.

Masih kata Bagas, belum lagi banyak Plt Kepala Dinas di OPD Pemprov Banten yang tak kunjung menjadi definitif setelah berbulan-bulan menjabat, kami rasa ini bentuk kebodohan PJ Gubernur Banten.

Lebih lanjut, mahasiswa menyoroti pergantian Penjabat Wali Kota Serang yang digantikan oleh Sekdanya. Mereka juga mengaitkan situasi tersebut dengan sejarah di mana mantan Presiden Soeharto berhasil diturunkan dari jabatannya. “Kalau Soeharto bisa kita turunkan, kenapa PJ Gubernur tidak bisa?” seru Bagas.

Dalam aksi yang penuh semangat, para mahasiswa menegaskan bahwa mereka siap mendobrak pintu KP3B untuk memastikan apakah PJ Gubernur bersedia berdialog dengan mereka. Mereka juga mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau kembali Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan PJ Gubernur Almuktabar.

“Kami ingin kejelasan dari pemerintah pusat terkait posisi ini. Apakah benar jabatan PJ Gubernur dipertahankan tanpa evaluasi yang memadai?” tegas Bagas.

Aksi mahasiswa ini menjadi cerminan dari ketidakpuasan publik terhadap jalannya pemerintahan di Provinsi Banten, khususnya terkait pengangkatan Plt yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Para mahasiswa berjanji akan terus menyuarakan tuntutan mereka hingga ada langkah nyata dari pemerintah.