SERANG, LB — Raport Merah dari Mahasiswa di usia 24 Tahun Provinsi Banten. Sebanyak 150 mahasiswa dari delapan kampus di Provinsi Banten, yang tergabung dalam Forum BEM Se-Banten, melakukan aksi jalan kaki menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan daerah. Aksi yang dimulai sejak pagi ini dijadwalkan akan berlanjut hingga malam hari, dengan para mahasiswa bertekad untuk bertahan sampai tuntutan mereka mendapat tanggapan dari pemerintah, Jumat (4/10/2024).
Salah satu isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah banyaknya pejabat yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemprov Banten tanpa adanya jabatan definitif. Menurut mahasiswa, hal ini bertentangan dengan aturan kepegawaian dan memperburuk tata kelola pemerintahan. Mereka juga menyoroti posisi Plh Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten, yang disebut-sebut melanggar Surat Edaran Kepala BKN No. 1/SE/I/2021.
Koordinator aksi dari Forum BEM Se-Banten Bagas menyatakan, “Kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintahan daerah dalam memastikan penunjukan pejabat yang sesuai aturan. Terlebih lagi, angka korupsi di tingkat kabupaten/kota terus meningkat.”
Mahasiswa juga mengkritisi kondisi infrastruktur di Banten, khususnya di wilayah Lebak dan Pandeglang yang dinilai masih jauh dari layak. “Kita bisa lihat jalan-jalan di Lebak dan Pandeglang masih rusak parah. Selain itu, banyak sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA yang kondisinya tidak layak untuk mendukung proses pendidikan, tingkat pengangguran yang tinggi, dan masih banyak lagi permasalahan sosial serta kesehatan masyarakat Banten, tambah Bagas.
Selain itu, mahasiswa mempertanyakan keputusan Kemendagri, mereka menuding adanya dugaan praktik setoran dari Al Muktabar yang memegang tiga kali SK sebagai PJ Gubernur Banten. “Apakah ini karena setoran yang kuat, atau ada rekomendasi yang mendukung pengangkatan karena kedekatan dengan pusat ?,” teriak Bagas.
Masih kata Bagas, belum lagi banyak Plt Kepala Dinas di OPD Pemprov Banten yang tak kunjung menjadi definitif setelah berbulan-bulan menjabat, kami rasa ini bentuk kebodohan PJ Gubernur Banten.
Lebih lanjut, mahasiswa menyoroti pergantian Penjabat Wali Kota Serang yang digantikan oleh Sekdanya. Mereka juga mengaitkan situasi tersebut dengan sejarah di mana mantan Presiden Soeharto berhasil diturunkan dari jabatannya. “Kalau Soeharto bisa kita turunkan, kenapa PJ Gubernur tidak bisa?” seru Bagas.
Dalam aksi yang penuh semangat, para mahasiswa menegaskan bahwa mereka siap mendobrak pintu KP3B untuk memastikan apakah PJ Gubernur bersedia berdialog dengan mereka. Mereka juga mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau kembali Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan PJ Gubernur Almuktabar.
“Kami ingin kejelasan dari pemerintah pusat terkait posisi ini. Apakah benar jabatan PJ Gubernur dipertahankan tanpa evaluasi yang memadai?” tegas Bagas.
Aksi mahasiswa ini menjadi cerminan dari ketidakpuasan publik terhadap jalannya pemerintahan di Provinsi Banten, khususnya terkait pengangkatan Plt yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Para mahasiswa berjanji akan terus menyuarakan tuntutan mereka hingga ada langkah nyata dari pemerintah.
